DUMAI, REDLINEWS.ID — Di tengah gencarnya seruan penghematan belanja daerah, satu kebiasaan lama di Kota Dumai justru sulit ditinggalkan, pekerjaan normalisasi drainase dan saluran air yang bersifat rutin masih kerap diserahkan kepada pihak ketiga.
Padahal, jika ditarik ke logika paling dasar, Dinas PUPR Kota Dumai bukanlah dinas “Kosong gudang”. Alat berat tersedia, armada lapangan ada, tenaga teknis pun lengkap bahkan sebagian sudah berstatus PPPK yang digaji negara khusus untuk kerja-kerja teknis.
Namun anehnya, pekerjaan angkat lumpur, bersih parit, hingga pelurusan aliran air tetap “diputar jauh” lewat mekanisme proyek.
Pengamat kebijakan publik sebut saja Wak Labu ( Pria berusia 50 Tahun yang tak mau identitas diketahui) beliau menilai, kebijakan tersebut patut dipertanyakan, apalagi di tengah kondisi fiskal daerah yang kian ketat.
“Kalau alat ado, orang ado, terus gaji jalan tiap bulan, kenapo kerja rutin mesti diserahkan ke luar? Ini bukan proyek luar angkasa,” ujar Wak Labu kepada Redlinews.id, Sabtu (20/12) lalu.
Menurutnya, normalisasi drainase adalah pekerjaan teknis berulang yang secara fungsi memang melekat pada tugas Dinas PUPR. Ketika pekerjaan semacam ini dialihkan ke pihak ketiga, negara berpotensi membayar dua kali untuk pekerjaan yang sama.
“Pegawai digaji, proyek juga dibayar. Kalau ini bukan pemborosan, lalu apo namonya?” kata Wak Labu.
Secara faktual, setiap proyek pihak ketiga selalu memuat biaya tambahan diantaranya administrasi, margin keuntungan, hingga biaya tidak langsung lainnya. Sementara melalui skema swakelola, komponen tersebut bisa ditekan secara signifikan.
Tak hanya soal uang, pengawasan pun dinilai lebih lemah ketika pekerjaan dilakukan kontraktor.
“Kalau kerja orang sendiri, salah bisa ditegur hari itu juga. Kalau kontraktor, tunggu rapat, tunggu adendum, tunggu proses. Lumpur keburu mengeras,” sindir Wak Labu.
Dalam konteks ini, seruan efisiensi anggaran yang sering digaungkan Pemko Dumai dinilai belum sepenuhnya menyentuh praktik di lapangan.
Wak Labu menegaskan, kritik ini bukan ajakan menutup pintu bagi pihak ketiga. Untuk pekerjaan besar, kompleks, dan berisiko tinggi, kontraktor tetap dibutuhkan.
Namun untuk pekerjaan rutin harian, kebijakan “semua harus proyek” dinilai tidak sehat bagi tata kelola keuangan daerah.
“Angkat lumpur, bersih parit, itu kerja harian. Kalau itu pun mesti diproyekkan, berarti yang salah bukan lumpurnya, tapi cara berpikirnya,” tegasnya.
Redlinews.id telah melakukan upaya konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas PUPR Kota Dumai, Kepala Bidang terkait, hingga pimpinan DPRD Kota Dumai dan Komisi III DPRD. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum satu pun tanggapan diberikan.
Diamnya para pengambil kebijakan ini justru menimbulkan tanda tanya di publik. Bukankah seharusnya Pemko dan DPRD menjadi pihak paling depan mendukung kebijakan yang berdampak langsung pada penghematan belanja daerah?
Drainase dan banjir masih menjadi keluhan klasik warga Dumai. Di sisi lain, ruang fiskal daerah terus menyempit. Dalam kondisi seperti ini, optimalisasi sumber daya internal pemerintah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Uang daerah itu duit rakyat. Kalau bisa dikerjakan sendiri, lebih hemat, lebih terkontrol, dan lebih cepat, kenapo mesti diputar-putar?” tutup Wak Labu.
Redlinews.id tetap membuka ruang hak jawab dan akan menunggu tanggapan resmi dari Pemko Dumai dan DPRD Kota Dumai. Sementara Ketua Gapensi Kota Dumai, Abdul Kadir, S.H telah menyampaikan tanggapan hanya saja belum berkenan diterbitkan sebelum ada tanggapan terlebih dahulu dari Pemko dan DPRD Kota Dumai.
” Kalau dari Pemko dan DPRD belum ada pernyataan terkait hal tersebut maka pernyataan dari kami jangan dinaikkan dulu,” Ujar Abdul Kadir pada Redlinews.id.*
Penulis : Kang Baim
